INDOPROPERTYNEWS.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerahkan wewenang audit terhadap pengembang perumahan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Itu urusan BPK karena yang mengaudit adalah BPK, bukan saya,” ujar Ara pada Sabtu (22/02/2025).
Ara menegaskan bahwa Kementerian PKP tidak akan melakukan intervensi terhadap BPK dalam hal proses maupun jadwal pelaksanaan audit.
“Enggak boleh intervensi, semua kelembagaan itu punya kegunaan masing-masing ya,” kata Ara.
Baca juga: Menteri PKP: Target 3 Juta Rumah Hanya Bisa Tercapai 8 Persen Lewat APBN 2025
Sebelumnya, ia telah mengumpulkan para pengembang perumahan dari berbagai asosiasi dan meminta mereka bersiap untuk diaudit. Langkah audit ini dilakukan setelah ditemukan banyak rumah subsidi yang dinilai tidak layak huni.
“KPR (Kredit Pemilikan Rumah) FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk rumah subsidi ini APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat enggak boleh diaudit?” ujar Ara dalam rapat koordinasi bersama para pengembang di Jakarta pada Jumat (21/02/2025).
Di sisi lain, Ketua Bidang Perizinan Pertanahan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Bambang Setiadi, menyayangkan pendekatan Ara yang dinilai terlalu mendikte pengembang.
“Kami sebagai rakyat dan kebetulan sebagai pengembang, artinya punya posisi yang sejajar dan kita diundang. Bukan diundang untuk didikte, tapi diundang untuk mencari solusi, saling melengkapi bagaimana program perumahan 3 juta unit rumah, kita kan komit mau menyukseskan,” keluh Bambang.
Baca juga: Kementerian PKP: Hibah Tanah untuk Program 3 Juta Rumah Bantu Masyarakat Tanpa Slip Gaji
Menurutnya, para pengembang yang hadir dalam rapat merupakan pihak yang telah membangun rumah subsidi berkualitas baik dan telah berkontribusi sejak tahun 2010.
Selain itu, ia menilai program yang tengah digagas Kementerian PKP masih kurang matang.
“Saya pikir semua program baik dari kementerian PKP ini, saya kasih masukan itu dimatangkan terlebih dahulu. Jangan terlalu di-expose, masih mentah,” ungkapnya.
Namun, Bambang menegaskan bahwa pihaknya siap apabila proyek mereka diaudit oleh BPK.
“Makanya saya tantang, kapan auditnya,” tegasnya.***
