INDOPROPERTYNEWS.COM – Hampir setengah juta atau sekitar 483.816 guru di Indonesia hingga kini belum memiliki rumah.
Menanggapi hal ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencanangkan program pembangunan 20.000 rumah subsidi bagi tenaga pendidik pada tahun 2025.
Sebagai simbol dimulainya program ini, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyerahkan kunci rumah subsidi kepada sejumlah guru di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Jawa Barat.
Program perumahan subsidi ini menjadi langkah awal pemerintah dalam skala nasional untuk membantu para guru yang tergolong sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki hunian yang layak.
Baca juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Tinjau Perumahan Subsidi dan Komersial di Karawang
Serah terima kunci tersebut merupakan bagian dari akad massal yang berlangsung serentak di delapan lokasi di Indonesia, yakni Banda Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.
Sebanyak 20.000 unit rumah subsidi dalam program ini akan diberikan secara bertahap, dengan penerima manfaat ditentukan melalui data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap para guru.
“Saya bertemu Pak Presiden sekitar 10 hari yang lalu dan saya laporkan beberapa rencana kegiatan termasuk bagaimana rumah subsidi akan dilaksanakan secara masif untuk para guru,” ujarnya.
Baca juga: Tingkatkan Layanan Digital, Bank DKI dan DPD Perbarindo Kolaborasi Hadirkan Abank BPR
Pembangunan rumah subsidi ini bertujuan untuk memudahkan para guru mendapatkan hunian yang dekat dengan lokasi mereka mengajar, sehingga mereka dapat bekerja lebih optimal.
Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menarik dan mempertahankan tenaga pendidik di daerah-daerah yang masih membutuhkan guru.
“Proses penghunian rumah subsidi untuk guru ini merupakan langkah konkret karena tanpa bantuan dari Mendikdasmen, BPS, Gubernur Jawa Barat dan instruksi langsung Pak Presiden kita tidak dapat melaksanakan hal ini sendiri,” tegas Ara.
Baca juga: 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: KPR Subsidi Tercapai 87.736 Unit
Ia juga menekankan bahwa ketepatan sasaran dan kualitas bangunan menjadi prioritas dalam program ini, dengan melibatkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Bank Tabungan Negara (BTN) untuk memastikan standar kualitas yang baik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyambut baik inisiatif ini dan memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan.
“Kami berharap dengan tersedianya rumah layak bagi guru dapat meningkatkan kesejahteraan dan komitmen para guru dalam mengajar,” imbuhnya.***
