INDOPROPERTYNEWS.COM – Upaya pemerintah memperbaiki kualitas rumah subsidi kembali diperkuat. Selama bertahun-tahun, program hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini kerap menjadi sorotan akibat keluhan soal mutu bangunan yang dinilai tidak merata.
Meski Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menetapkan standar teknis pembangunan, kondisi di lapangan menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten.
Sebagian rumah subsidi memang dibangun sesuai ketentuan. Namun, tak sedikit pula yang dinilai asal jadi, mulai dari struktur bangunan, material, hingga lingkungan pendukung yang kurang memadai.
Situasi inilah yang menjadi perhatian serius Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), lembaga pengelola dana subsidi perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Menurut BP Tapera, salah satu akar persoalan kualitas rumah subsidi terletak pada proses konstruksi yang melibatkan kontraktor dengan kemampuan dan standar yang sangat beragam. Banyak pengembang tidak membangun sendiri proyek perumahannya, melainkan menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga.
BACA JUGA : Bank Jakarta Gandeng Visa, Transaksi Nasabah Kini Bisa Menembus Pasar Global
Untuk menjawab tantangan tersebut, BP Tapera menyiapkan langkah baru berupa pengembangan platform e-katalog kontraktor rumah subsidi. Inisiatif ini lahir dari masukan para pengembang yang menginginkan adanya daftar kontraktor yang lebih terstandar, terpercaya, dan memiliki rekam jejak jelas.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa e-katalog kontraktor dirancang sebagai alat seleksi sekaligus pengendalian kualitas sejak tahap awal pembangunan.
“Tidak semua pengembang membangun sendiri proyek perumahannya. Banyak yang menggunakan jasa kontraktor. Karena itu, kontraktor yang tersertifikasi dan memiliki rekam jejak jelas akan kami masukkan ke dalam e-katalog,” ujar Heru di Jakarta.
Melalui katalog tersebut, pengembang dapat memilih kontraktor yang telah diverifikasi BP Tapera, lengkap dengan informasi kualifikasi, sertifikasi, serta contoh proyek rumah subsidi yang pernah dikerjakan. Dengan mekanisme ini, risiko pembangunan rumah yang tidak sesuai standar diharapkan bisa ditekan sejak awal.
BACA JUGA: Marunda City: City of Opportunities, Magnet Baru Investasi Kawasan Industri di Bekasi
Terintegrasi dengan SiKumbang
Ke depan, e-katalog kontraktor akan dikembangkan sebagai bagian dari Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), aplikasi yang selama ini digunakan pemerintah untuk memantau proyek perumahan subsidi. Integrasi ini diharapkan membuat proses pengawasan lebih terstruktur dan transparan.
BP Tapera memastikan bahwa kontraktor yang tercantum dalam katalog telah memenuhi standar teknis pembangunan rumah subsidi, mulai dari struktur bangunan hingga aspek keselamatan.
Namun, Heru mengingatkan bahwa kualitas rumah subsidi tidak hanya soal bangunan fisik semata.
“Kualitas juga mencakup lokasi yang aman dan sesuai peruntukan, tingkat hunian yang tinggi, kelengkapan sarana dan prasarana lingkungan, serta ketepatan sasaran pembelinya,” tegasnya.
BACA JUGA: Beli Rumah Subsidi, Bisa Dapat Rp120 Juta! Ini Kejutan Vista Land di Vista Pora 2025
SiPetruk Akan Disederhanakan
Selain e-katalog kontraktor, BP Tapera juga berencana mengaktifkan kembali Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk), aplikasi yang sebelumnya dikembangkan oleh BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) di bawah Kementerian PU.
Namun, selama ini SiPetruk kerap menuai keluhan dari pengembang karena dianggap terlalu rumit. Pengembang diwajibkan mengunggah banyak foto di setiap tahapan konstruksi, yang dinilai memperlambat proses pembangunan.
“Pengembang harus mengunggah foto sangat banyak di setiap tahap. Ini yang menjadi keluhan utama,” ungkap Heru.
Menanggapi hal tersebut, BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana menyederhanakan fitur SiPetruk. Ke depan, pemantauan akan difokuskan pada komponen utama bangunan, seperti pondasi, kolom, tulangan, dinding, dan rangka atap, tanpa mengurangi fungsi pengawasan kualitas.
Sejalan dengan Agenda Perumahan Nasional
Langkah BP Tapera ini sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi MBR. Kementerian PKP sebelumnya menegaskan bahwa program rumah subsidi tidak boleh hanya mengejar kuantitas, tetapi juga harus menjamin kualitas dan keberlanjutan hunian.
BACA JUGA: Pengembang Perkuat Mitigasi Usai Banjir Jonggol, Libatkan Ahli dan Rancang Rumah Pompa
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), dalam beberapa kesempatan, juga menilai bahwa pengawasan konstruksi yang lebih sederhana namun efektif sangat dibutuhkan agar pengembang tetap patuh standar tanpa terbebani administrasi berlebihan.
Sementara itu, pengamat perumahan dari sejumlah lembaga riset menilai kehadiran kontraktor tersertifikasi dan sistem pemantauan yang lebih efisien dapat memperbaiki citra rumah subsidi yang selama ini identik dengan kualitas rendah.
Dengan pengawasan ketat sejak proses konstruksi, rumah subsidi diharapkan benar-benar menjadi solusi hunian jangka panjang bagi masyarakat.
Melalui kombinasi e-katalog kontraktor dan penyederhanaan SiPetruk, BP Tapera berharap kualitas rumah subsidi dapat meningkat secara signifikan, sekaligus memberi kepastian bagi pengembang, pemerintah, dan masyarakat penerima manfaat. ***
