INDOPROPERTYNEWS.COM – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan pentingnya mencegah tanah menjadi objek spekulasi yang dapat menghambat upaya menyediakan rumah murah bagi masyarakat.
Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, Kementerian PKP sedang menangani isu ini untuk mendukung keberhasilan program 3 Juta Rumah.
Dalam dialog interaktif seri kedua program 3 Juta Rumah di Jakarta pada Jumat (29/11/2024), Fahri menyoroti dampak spekulasi tanah terhadap harga rumah.
Baca juga: Pemerintah Cari Investor Program 3 Juta Rumah Ke China dan Uni Emirat Arab
“Jangan sampai tanah itu menjadi ladang spekulasi yang menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah. Gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yang kita harus investigasi secara serius ini, dan generalnya Pak Nusron Wahid,” ujar Fahri.
Sementara itu, Nusron Wahid pada kesempatan terpisah menjelaskan bahwa program 3 Juta Rumah telah dikoordinasikan secara intensif dengan Kementerian PKP. Namun, ia menyebutkan dua masalah utama yang perlu diatasi, yakni isu tanah dan jenis pemukiman.
“Pertama, isu tanah, karena pemukiman tidak mungkin tanah perkebunan. Kami serahkan datanya kepada mereka. Kami harus serahkan,” kata Nusron dalam perbincangan dengan media di Jakarta pada Kamis, 28 November 2024.
Baca juga: BPHTB Resmi Dihapuskan Demi Program 3 Juta Rumah Per Tahun, Turunkan Harga Pasaran Rumah
Nusron juga mengungkapkan bahwa proyek rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membutuhkan lahan sekitar 60 juta meter persegi atau 26.000 hektar.
Ia menambahkan bahwa potensi tanah terlantar yang dapat dimanfaatkan untuk perumahan mencapai 1,3 juta hektar, dengan estimasi sekitar 200.000 hektar yang layak digunakan.
“Itu yang bisa digunakan untuk perumahan plus minus sekitar 200.000 hektar, plus minus yang bisa digunakan untuk perumahan,” pungkas Nusron.***
