INDOPROPERTYNEWS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sedang melakukan kajian terkait penerbitan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 di Jakarta Utara.
Hal ini berkaitan dengan ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan RTRW Kota/Kabupaten di kawasan tersebut, yang bahkan tidak memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dari total 1.700 hektar kawasan tersebut, sekitar 1.500 hektar masih termasuk dalam kawasan Hutan Lindung.
“Hutan Lindung itu, sampai hari ini, belum ada penurunan status dari Hutan Lindung menjadi Hutan Konversi. Hutan Konversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) belum sama sekali. Ini bola ada di tangan Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni),” jelas Nusron dalam perbincangan dengan media di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Nusron menambahkan, hal ini akan dipertimbangkan dalam pengeluaran rekomendasi KKPR untuk proyek yang dimiliki oleh Bos Agung Sedayu Group (ASG), Sugianto Kusuma alias Aguan.
“Kenapa? Karena yang sisanya 200 hektar itu masuk kawasan KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Kami akan mengkaji,” tegas Nusron.
Kementerian ATR/BPN akan mengacu pada Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Tanggapan Menteri PKP Soal Tapera: Tabungan itu Tidak Boleh Wajib, Kalau Tabungan itu Sukarela
“Setidaknya, ada empat PSN yaitu pendukung swasembada pangan, energi, hilirisasi, serta program Giant Sea Wall untuk Jakarta dan Pantai Utara untuk mengamankan Pulau Jawa,” ujar Nusron.
“Nah, apakah (PIK 2) ini bisa dimasukkan kategori itu atau tidak? Kami sedang mengkaji. Tapi ingat ya, yang menjadi PSN itu bukan semua PIK 2. Yang menjadi PSN itu hanya 1.700 hektar, bukan kawasan perumahannya, tapi yang khusus untuk pariwisata ‘Tropical Coastline’,” tutupnya.***
