INDOPROPERTYNEWS.COM – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyalurkan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025, dengan total pembiayaan mencapai Rp 3,4 triliun.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyampaikan bahwa program ini diperuntukkan bagi guru berstatus PNS, PPPK, honorer, maupun guru swasta yang memenuhi persyaratan sebagai penerima KPR subsidi.
Dalam program ini, skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS dan KPR Tapera bagi guru PNS.
Fasilitas KPR subsidi ini menawarkan suku bunga tetap sebesar 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah, jangka waktu pinjaman maksimal 20 tahun, serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.
Baca juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Tinjau Perumahan Subsidi dan Komersial di Karawang
Sebagai tahap awal, BTN telah mengadakan akad kredit secara serentak bagi 300 debitur di delapan wilayah, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dalam melakukan konsolidasi serta verifikasi data guru yang memenuhi syarat.
“Program ini akan diterapkan secara nasional,” ujar Nixon saat acara di Bogor.
Delapan wilayah yang menjadi lokasi awal program ini adalah Medan, Bogor, Pontianak, Bangkalan, Makassar, Kupang, dan Jayapura.
BTN juga berencana memperluas cakupan program ini di masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak guru, termasuk dari sekolah swasta dan lembaga pendidikan lainnya.
Baca juga: Gubernur Pramono Tegaskan Sedang Dikaji Ulang Pengelompokkan Pelanggan PAM Jaya untuk Rumah Susun
Melalui program ini, diharapkan semakin banyak guru yang dapat memiliki rumah layak huni dan terjangkau, sehingga mereka bisa lebih fokus dalam menjalankan tugasnya mendidik generasi penerus bangsa.
483.816 Guru Belum Memiliki Rumah
Program rumah subsidi bagi guru ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Inisiatif ini berawal dari pertemuan antara Kementerian PKP, BP Tapera, dan Kementerian Dikdasmen pada 7 Februari 2025 yang membahas pentingnya penyediaan perumahan bagi tenaga pendidik.
BPS turut berkontribusi dengan menyediakan data yang mengungkapkan bahwa sebanyak 483.816 guru di Indonesia masih belum memiliki rumah.
Baca juga: Menteri PKP Serahkan Audit Pengembang Perumahan ke BPK, Pengembang Minta Program Dimatangkan
Sebagai tindak lanjut, sinergi antara berbagai pihak ini menetapkan BTN sebagai satu-satunya bank pelaksana program tersebut.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa program ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan “karpet merah” bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk guru.
Selain guru, pemerintah juga menyiapkan alokasi rumah subsidi bagi berbagai profesi lainnya, seperti TKI, bidan, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, petani, nelayan, dan buruh.
Menteri Dikdasmen, Abdul Mu’ti, menekankan bahwa peningkatan kualitas hidup guru menjadi faktor kunci dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga mereka dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa BPS berperan dalam mengumpulkan serta mengolah data untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik.
Data administrasi guru dari Dikdasmen diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan bahwa program ini tepat sasaran.***
