JAKARTA, Indopropertynews – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Direktorat Jenderal Perumahan menunjuk Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk Cabang Kota Martapura sebagai penyalur dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2023 di Kalimantan Selatan.
Kementerian PUPR rencananya akan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni milik masyarakat Kalimantan Selatan sebanyak 595 unit dengan total anggaran senilai Rp 11,9 Miliar.
“Kami ingin Program BSPS ini terlaksana dengan baik di seluruh wilayah Indonesia. Program BSPS merupakan wujud nyata perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumahnya agar lebih layak huni,” ujar Direktur Jenderal perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta, Kamis (16/2/2023).
BACA JUGA: Lanjutkan Ekspansi Pertumbuhan Kredit 23,53%, Laba Bank DKI Melesat Naik 29.11%
Menurut Iwan, Program BSPS atau yang dikenal masyarakat sebagai bedah rumah membutuhkan dukungan serta kolaborasi dari berbagai pihak baik pemerintah daerah, sektor swasta melalui CSR serta masyarakat. Selain itu, pemerintah juga ingin mendorong keswadayaan serta kesadaran masyarakat untuk mewujudkan hunian layak sekaligus mengurangi jumlah RTLH di Indonesia.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Kalimantan II, Hujurat diwakili Kaepala Seksi Wilayah I Mohammad Radjiman Ododay menyatakan, pihaknya telah menunjuk Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Martapura sebagai penyalur dana Program BSPS kepada masyarakat. Adapun jumlah RTLH yang akan dibedah melalui Program BSPS di Kalimantan Selatan sebanyak 595 unit.
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II juga telah melaksanakan seremoni penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Martapura, Kota Martapura pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 lalu.
BACA JUGA: Permudah Konsumen Dapatkan Properti Unggulan, Intiland Development Gelar “Specta Fair 2023”
“Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan dana alokasi Rp 11,9 M untuk perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 595 unit di dua lokasi yakni, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nilai bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk setiap rumah yang dibedah adalah Rp 20 juta untuk pembelian bahan material bangunan dan upah tukang,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan, Rudi Yunanto, yang menyatakan bahwa kerjasama tersebut sangat penting untuk mensukseskan program Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di bidang perumahan.
“Adanya Program BSPS dapat meningkatkan rasa aman, kenyamanan dan kesehatan bagi penghuni rumah,” jelasnya.
BACA JUGA: Banyak Diminati, Grand Wisata Bekasi Kembali Rilis Rumah 2 Lantai Full Furnished di Cluster Tanamas
Sebagai langkah awal kerjasama tersebut pihaknya akan melakukan pendaftaran giro Satker sebagai rekening giro TNP. Dalam lingkup kerja sama juga diadakan pencetakan rekening koran giro Satker, Kordinator Kabupaten (Korkab), Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), toko bangunan yang ditunjuk untuk menyediakan material bahan bangunan, dan tukang untuk kepentingan penyaluran BSPS, hingga laporan penyaluran dana BSPS.
“Penyaluran dana BSPS tahun anggaran 2023 ini akan diawali dari rekening giro Satker ke rekening masing-masing penerima bantuan dana BSPS. Kami percaya BSI mampu mendorong percepatan penyaluran Program BSPS tahun anggaran 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kami juga berharap masyarakat bisa membangun hunian layak dengan adanya program tersebut,” harapnya. ***
