Pemerintah Cari Investor Program 3 Juta Rumah Ke China dan Uni Emirat Arab

ILUSTRASI - Foto udara pembangunan perumahan bersubsidi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (2/9/2022). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

INDOPROPERTYNEWS.COM – Pemerintah tengah mempromosikan program pembangunan 3 juta rumah kepada China dan Uni Emirat Arab (UEA). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan bahwa Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, telah ditugaskan untuk melakukan kunjungan ke luar negeri, yakni ke China dan Abu Dhabi, guna memfokuskan kerja sama terkait program ini.

“Saya minta Pak Wamen, Pak Fahri (Fahri Hamzah) yang ke luar negeri. Pertama ke RRC (China), yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus,” ujar Maruarar usai menyerahkan kunci kepada penghuni Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta, Kamis, 28 November 2024.

Read More
banner 335x200

Ara juga menekankan bahwa kunjungan tersebut telah menghasilkan dokumen nota kesepahaman (MoU), namun ia mengingatkan pentingnya pengawalan terhadap implementasi MoU tersebut. “Tentu kita mesti kawal, karena pengalaman MoU itu tidak semua berhasil. Jadi kita mesti detailkan,” tambahnya.

Baca juga: BPHTB Resmi Dihapuskan Demi Program 3 Juta Rumah Per Tahun, Turunkan Harga Pasaran Rumah

Program pembangunan 3 juta rumah merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, dengan rencana pembangunan 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Maruarar mengungkapkan bahwa pelaksanaan program ini tidak sepenuhnya dapat mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas, sehingga pemerintah menggandeng pihak swasta dan investor asing untuk bersama-sama merealisasikannya.

Kementerian PKP memperkirakan membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun untuk mendukung program ini.

Baca juga: Para Pengembang Properti Siap Lancarkan Program Pembiayaan Rumah Subsidi bagi MBR

Saat ini, anggaran yang tersedia hanya Rp 5,1 triliun, yang merupakan limpahan dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada kabinet sebelumnya.

“Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun,” jelas Maruarar saat rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian, Jakarta, Jumat, 15 November 2024.***

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *