INDOPROPERTYNEWS.COM – Pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 – 2029 Rabu, 24 April 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, setelah dapat kepastian gugatan paslon 01 dan 03 ditolak keselurahan, pemerintah lansung tancap gas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Senin, 29 April 2024.
Bahlil menegaskan, pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk mempercepat investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah pemilu 2024.
“Menyangkut investasi IKN, betul saya pernah mengatakan bahwa saya akan kebut setelah pemilu,” ujar Bahlil.
BACA JUGA: Menteri PANRB: Pemindahan ASN ke IKN Mundur ke September 2024, Ini Penjelasannya
Dia mengatakan bahwa terkait Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di IKN, saat ini terdapat pembangunan hotel, perkantoran, fasilitas umum dan sebagainya.
“Untuk investasi PMDN sekarang ini pembangunan hotel-hotel yang dilakukan oleh para investor swasta seperti PIK dan beberapa konsorsium itu sudah progresnya pada Juli-Agustus kita sudah bisa menginap di sana,” katanya.
Beberapa perkantoran juga sudah dibangun, investasi untuk tempat olahraga, kemudian fasilitas umum juga sudah dilakukan.
Dalam kesempatan sama, Bahlil juga menyampaikan bahwa dirinya saat ini sedang menangani permintaan lahan di IKN dari pengusaha Sukanto Tanoto.
BACA JUGA: 100 Rumah Tidak Layak Huni di Manokwari Direhab Lewat Program BSPS
“Tentang Sukanto Tanoto, itu mereka sekarang saya lagi tangani untuk permintaan lahannya. Jadi nanti kami akan mempersiapkan lahannya dulu, tapi pengajuannya sudah mereka komunikasikan kepada saya maupun Otorita IKN,” katanya.
Bahlil mengatakan bahwa dirinya bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sudah dipanggil oleh Presiden RI untuk membahas khusus terkait hal ini.
“Dan Insya Allah ibarat orang mau puasa itu hilalnya sudah dekat akan semakin baik,” katanya.
Sebagai informasi, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagian besar mengandalkan investasi swasta.
BACA JUGA: Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Sebagai BUMD Penyumbang Dividen Terbesar
Berdasarkan Lampiran UU No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN, dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN, Pemerintah melakukan sinergi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sinergi pendanaan tersebut diperlukan agar terdapat kesinambungan fiskal dengan melakukan berbagai upaya antara lain dengan mengoptimalkan penggunaan skema-skema pendanaan yang kreatif dan inovatif dengan tetap menjaga akuntabilitas.
Sumber pendanaan dimaksud, antara lain APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan, kemudian Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN.
Selanjutnya skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni.
BACA JUGA: Gerak Cepat, Menteri AHY Targetkan 104 Kota/Kabupaten Lengkap di 6 Bulan ke Depan
Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional yang merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/ atau pemberian dana talangan.
Dan skema pendanaan lainnya yakni creative financing, seperti crowd funding dan dana dari filantropi. ***
