INDOPROPERTYNEWS.COM – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyampaikan bahwa pelaksanaan nyata Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto diperkirakan baru akan berjalan optimal pada tahun anggaran 2026.
Pernyataan ini disampaikan Fahri setelah mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Jakarta, Selasa (29/4/2025). Ia menekankan bahwa keterlambatan realisasi disebabkan oleh masih berlakunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dirancang di masa Presiden Joko Widodo.
“Tapi, sekali lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berlaku sekarang adalah yang disahkan pada zamannya Pak Jokowi (Presiden ke-7 RI). APBN zaman Pak Prabowo akan disahkan atau mulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini,” ujar Fahri.
Baca juga: Investor Qatar Siap Bangun 1 Juta Apartemen, Proyek Dimulai Setelah Lebaran 2025
Dengan begitu, menurutnya, kebijakan dan program besar Prabowo, termasuk target pembangunan tiga juta rumah, baru akan masuk dalam struktur APBN tahun 2026.
“Karena, itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya terutama teman-teman di daerah untuk menyiapkan bagaimana mengabsorbsi anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti gitu,” tambahnya.
Fahri juga memaparkan bahwa anggaran renovasi rumah pada APBN 2025 hanya mencapai Rp850 miliar, cukup untuk sekitar 35.000 unit rumah—jumlah yang jauh dari target besar Program 3 Juta Rumah.
“Jadi, sekali lagi karena ini memakai APBN tahun 2025 yang disahkan pada zaman Pak Jokowi. Maka itu belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait (Program) 3 Juta Rumah,” jelas Fahri.
Baca juga: Perbedaan Pembangunan Rumah Investasi Qatar dan Program Rumah Gratis Pemerintah
Hingga kini, cetak biru (blueprint) program tersebut belum dirilis, yang menyebabkan kebingungan di kalangan pengembang. Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, menyuarakan kebutuhan mendesak akan dialog bersama Menteri PKP Maruarar Sirait untuk memperjelas arah kebijakan pembangunan rumah di bawah program ini.
“Kita pengennya diajak berbincang, bagaimana sih yang 3 juta rumah ini? Seperti apa sih?” kata Junaidi di sela acara Silaturahmi Nasional Apersi, Senin (21/4/2025).
Ia menyebut bahwa satu-satunya bagian dari program yang masih berjalan adalah skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki hunian. Tercatat, sekitar 65.000 unit rumah berhasil terealisasi dari akhir Oktober 2024 hingga awal Januari 2025 melalui skema ini.
Namun, di luar itu, Junaidi menegaskan bahwa belum ada perkembangan berarti dari aspek lain dalam program besar tersebut.***
